lpj bendahara pengeluaran ditandatangani oleh. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen ). lpj bendahara pengeluaran ditandatangani oleh

Petunjuk teknis penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan. Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran, penetapan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara. Pasal 39 (1) BPP wajib menyusun LPJ-BPP setiap bulan atas uang/ surat berharga yang dikelolanya. Laporan Pertanggungjawaban dibuat untuk wujud pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Satker atas uang yang dikelolanya. Panduan Teknis Bendahara Penerimaan adalah dokumen yang berisi pedoman dan prosedur bagi bendahara penerimaan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka di era digital. b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilampiri: (1) Laporan penutupan kas; dan. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem / subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama, Rekonsiliasi meliputi: Rekon UAKPA / UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan satker. DICAPAI 55 BUN memberikan. Pengenaan ganti kerugian. Ketentuan besaran UP Satker PNBP adalah. 3) LPJ. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen ). LPJ yang sdh ditandatangani Pengguna Anggaran . Buku Pembantu Uang Muka. Konsultansi/ Konstruksi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, PA/KPA, paraf PPTK dan paraf PPK-SKPD/ PPK Unit SKPD tanpa coretan, penghapusan atau ketikan tindasan. Bendahara wajib menatausahakan hasil cetakan yang ditandatangani Bendhara dan KPA. 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran disertai nama jelas. c. Pedoman Bendahara. (2). Dari definisi Bendahara Pengeluaran di atas, kita dapat melihat bahwa tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran adalah: Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara. (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada. 162/PMK. Dokumen ini menjelaskan tentang tujuan, ruang lingkup, dasar hukum, prinsip, prosedur, dan format pembukuan dan pertanggungjawaban BP PUPR. kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. id; Sen - Jum 08:00 s. (LPJ) Bendahara Pengeluaran. 52. 1. Menerima uang. Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro pemerintah pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanj a negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara pada Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja, termasuk didalamnya Rekening Pengeluaran Pembantu. B S LPJ Bendahara Pengeluaran disusun berdasarkan pembukuan yang telah direkonsiliasi dengan UAKPA. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK. 3. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPBy adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK atas nama KPA yang berguna untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran kepada. Pembukuan pengeluaran yang dilaporkan dalam LPJ merupakan Realisasi Belanja atas beban APBN; Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sesuai format PER-03/PB/2014. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN Jakarta I harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing. PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI. Mengisi blangko kas bendahara pengeluaran. B S Format LPJ Bendahara Pengeluaran mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor 03 Tahun 2014. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan dengan Keputusan Bupati. Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; dan : 2. Bendahara Pengeluaran/BPP dapat melaksanakan pembayaran melalui mekanisme UP setelah menerima SPBy yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA, yang dilampiri bukti pengeluaran berupa : Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur. Ketentuan lebih lanjut mengenai. Selama bulan. BIAYA : Tidak dipungut biaya. Format LPJ Bendahara LPJ Bendahara disusun berdasarkan BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah direkonsiliasi dan ditandatangani oleh Bendahara. . Silakan klik tautan untuk mengunduh. go. . LPJ sendiri berbeda-beda sesuai dengan jenis kegiatan dan organisasi, sehingga ada beberapa cara membuat LPJ. Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan bentuk pertanggungjawaban secara fungsional oleh bendahara pengeluaran yang melaksanakan belanja dengan dana bersumber dari APBN kepada kuasa BUN. (1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. RUH Kuitansi b. diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani (23) diisi nama dan NIP Kuasa PA (24) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran. Dokumen ini berguna bagi para bendahara pengeluaran yang ingin memahami dan menerapkan prosedur yang benar dan. LPJ Bendahara disusun atas berdasarkan Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh. djpb@kemenkeu. Rp 6. Surat Setoran Pajak (SSP) ditandatangani Bendahara Pengeluaran; e. (3) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu). Format surat sebagaimana Lampiran I PER- 89/PB/2011. 26 Gambar 6. . 27. 4. 94. LPJ BENDAHARA Copy. Pembukuan pengeluaran yang dilaporkan dalam LPJ merupakan Realisasi Belanja atas beban APBN; Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sesuai format PER-03/PB/2014. Namun untuk Buku Kas Umum harus dicetak, karena harus ditandatangani oleh KPA/PPK atas nama KPA dan Bendahara Pengeluaran. Pada saat pertanggungjwaban UM Diakui sebagai pengeluaran definitif/belanja setelah diterima pertanggungjawabannya dari penerima UM. Pengesahan LPJ Fungsional ke BUD LPJ yang sudah. SPP-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas TUP. LPJ Pengeluran dibuat oleh Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Sorong. Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4)1. e. Sejak pandemi Covid-19 melanda, pengiriman LPJ dilakukan melalui e-mail yang dilampiri dengan Nota Konfirmasi dari KPPN. 1 pt. LPJ d. PPK-SKPD menerima SPP-GU berserta lampirannya diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, dan mencatat ke dalam register penerimaan SPP. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang selanjutnya disebut LPJ, adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. b. Pengujian Bendahara atas Surat Perintah Bayar (SPBy) Pasal 51 PMK 190/2012: Bendahara Pengeluaran/BPP Melakukan Pembayaran Atas UP Berdasarkan Surat Perintah Bayar (Spby) Yang Disetujui Dan Ditandatangani Oleh PPK Atas Nama KPA; Spby Dilampiri Dengan Bukti Pengeluaran:Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pegeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. 1. LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran terdiri dari: LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran; Daftar Rincian Saldo Rekening yang dikelola Bendahara. 4. b. Pembukuan bendahara pengeluaran yang disesuaikan dalam format baku menurut PER-3/PB/201426. Sedangkan Buku Pembantu digunakan sebagai pembantu untuk menjelaskan transaksi yang tercatat pada BKU dan wajib diberikan pada pemeriksa pada saat pemeriksaan berlangsung. 14090; hai. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format LPJ Bendahara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pembukuan. Pengesahan SPJ/LPJ Dokumen ini digunakan sebagai salah satu dasar bagi Bagian Perbendaharaan dan mengotorisasi SPM atas SPP yang diajukan oleh Bendaharawan. Tugas bendahara pengeluaran telah dipaparkan dalam peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia 190/PMK. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Instansi selain satker BLU adalah (Jawaban ada di bawah). Dokumen yang wajib dilampirkan pada LPJ Bendahara adalah sebagai berikut: 1. Rincian penggunaan dana (ditandatangani oleh PPK a. LPJ Penerimaan hanya dibuat oleh Satuan Kerja yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional Petunjuk teknis penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. 15. Dalam PMK Nomor 159/PMK/05/2018, Modul Bendahara merupakan salah satu modul dalam SAKTI yang berperan dalam proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara di bendahara meliputi Modul Bendahara Penerimaan dan Modul Bendahara Pengeluaran. PPK. 4) Pertanggungjawaban Fungsional Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa. Dalam pelaksanaannya, Bendahara Pengeluaran diangkat langsung oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang didelegasikan kepada Kepala Kantor/Satker. oleh bendahara pengeluaran. oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Keterkaitan Identifikasi Resiko 1. Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh Sekolah untuk BOS Reguler, perlu memperhatikan hal-hal berikut. 3/2021 tanggal 27 Desember 2021 hal Penegasan Kewajiban Pencatatan dan Pembukuan Transaksi yang melalui Rekening Lainnya oleh Bendahara, dengan ini. kuitansi/bukti pembelian yang telah. Merujuk jurnal Implementasi Pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran dengan Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi oleh Putra, bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang WAJIB menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kpd BPK. Satker wajib menyampaikan LPJ Bendahara yang dihasilkan dari aplikasi SAS ke aplikasi SPRINT secara rutin setiap bulan dengan batas waktu 10. Ayat (5): Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy dilampiri: rencana pelaksanaan. Penyusunan LPJ : LPJ Bendahara yang dibuat di dalam SAKTI merupakan turunan ( Subledger Account ) dari akun-akun terkait bendahara yang disajikan dalam yang Laporan Keuangan Satker; Tidak diperlukan lagi rekonsiliasi internal antara SAI dengan LPJ mengingat keduanya disusun dalam sistem yang sama;disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. Tampilan Menu Bendahara Penerimaan. PPK-SKPD meneliti kelengkapan. c. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna. . mengetahui bagaimana praktik penatausahaan LPJ oleh bendahara pengeluaran di lapangan, yaitu KPPN Pematangsiantar, serta kesimpulan yang dapat diambil. • LPJ Bendahara Pengeluaran BLU disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya,. 1 minute. (2). . B S LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh KPA. 000. 05/2014. 00 WIB dan dilaksanakan secara daring (melalui zoom). Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh KPPN. b. Dana dari masyarakat, swadaya, dan sumber lain Dana dari masyarakat, swadaya atau sumber lain digunakan untuk menunjang kegiatan rutin yang tidak bisa dibiayai dengan dana pemerintah. Bendahara Pengeluaran. Petunjuk teknis penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER. LAPORAN KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM NEGARA DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. SPM-GUP : SPM 2 rangkap; ADK SPM yang sudah diinject PIN oleh PPSPM; SPM-GUP-Nihil / PTUP-Nihil : SPM 2 rangkap; ADK SPM. Kepala kantor selaku KPA melaksanakan pemeriksaan kas serta rekonsiliasi antara pembukuan tersebut dengan UAKPA; 3. ADK LPJ. ditandatangani oleh pengajar yang bersangkutan harus diserahkan kepada panitia penyelenggara oleh Ketua/Wakil ketua kelas B. 5) Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. 000,- membuat berita acara yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran/BPP dan KPA atau PPK atas nama KPA paling lambat pada jam tutup kantor dan pada hari kerja berikutnya uang tunai dalam brankas yang berasal dari UP/TUP harus kembali berjumlah maksimal. 3. Membandingkan saldo Awal dalam LPJ dengan saldo akhir dalam LPJ bulan. Selasa, 5 Mei 2015 01:09 WIBSesuai PER-3/PB/2014. LPJ Pengeluran dibuat oleh Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Sorong. Layanan LPJ Bendahara dan Laporan Keuangan. 1 Bagan Alir Prosedur Pembukuan Penerimaan PPKD 47 Gambar 4. menguji ketersediaan dana yang. Kas di bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank * 10. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Latar belakang: paparan singkat dan jelas tentang permasalahan yang teridentifikasi dan atau analisis kebutuhan. 000. Dalam menyelesaikan kerugian negara di suatu kementerian, maka dibentuk: Tim ad hoc. 118 Gambar 3. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Dokumen yang disyaratkan pada waktu penyampaian LPJ yaitu : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sesuai format PER-03/PB/2014. Daftar rincian Kas direkening Bendahara Pengeluaran; Laporan Saldo rekening; Rekening Koran bulan berkenaan; Setelah diverifikasi dan sudah dipastikan kebenarannya, Hard copy LPJ tersebut dicap stempel dan ditandatangani oleh Kasi Verifikasi dan Akuntansi kemudian diserahkan kembali kepada satker setelah disisihkan. b. Operator Satker adalah petugas pengantar SPM atau petugas lainnya yang ditetapkan oleh KPA untuk melakukan proses unggah dan monitoring ADK danLaporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pegeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Pembayaran dengan UP oleh bendahara pengeluaran/BPP juga dapat melebihi Rp50. Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. Kadang nota-nota pembelian pun bisa. Pasal 9 (1) Pelaksanaan pembayaran dengan UP hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atas perintah PA/Kuasa PA. Syarat Pengajuan SPM Koreksi/Ralat SPM Konfirmasi Surat Setoran Koreksi/Ralat Setoran PNBP Pengembalian Penerimaan Bank Persepsi Seksi Verifikasi. . Sumber : PMK No. Pembayaran dengan TUP Tunai oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat dilakukan. Adapun petunjuk penyampaian LPJ berpedoman pada surat kami nomor S-167/KPN. diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu. 50. Untuk pembayaran Honorarium Tetap/Vakasi dilengkapi dengan: 1. Pasal 7 Dalam rangka__penatausahaan —kas_—s Bendahara Pengeluaran/BPP, KPA atau PPK atas nama KPA memastikan jumlah wang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas Bendahara Pengeluaran/BPP pada akhir jam kerja maksimal Rp50. b. 196812132005012011. Gambar 3. Pilih periode 3. . Pallantikang, Kab. Penarikan uang dari rekening Bendahara menggunakan cek yang ditandatangani oleh KPA dan/atau PPK atas nama KPA dan Bendahara (jenis Giro Pemerintah). Pembuatan Pelaporan Pertangungjawaban diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 5 Agam selaku Penguna Angaran (PA). Pembukuan pengeluaran yang dilaporkan dalam LPJ merupakan Realisasi Belanja atas beban APBN; Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sesuai format. 17:00. • UU No. 4. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian SPM-GUP Nihil. Dokumen ini dapat diunduh dalam format pdf. Dasar Hukum: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2004 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,. Daftar Berita Acara Bendahara Pengeluaran. 5) Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling. 000,-); 4) Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah;. 43. Norma waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran ke KPPN paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya. dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas • Rekonsiliasi internal dilakukan minimal 1 bulan sekali pada saat akan menyusun LPJ. Format Lpj / Format Baru Lpj Dana Subsidi Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tahun 2018 Sang Pencari Ilmu : lpj bendahara pengeluaran ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan kpa atau ppk atas nama kpa. LPJ Bendahara wajib disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur. B S Format LPJ Bendahara Pengeluaran mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor 03 Tahun 2014. (Justifikasi PPK dalam melihat kondisi saat pelaksanaan). 18. Seputar Verifikasi LPJ Bendahara. Salinan Rekening Koran yang menunjukkan saldo rekening untuk bulan berkenaan; 2. Bendahara pengeluaran wajib. Tingkat Pendidikan Bendahara Pengeluaran. Senin, 30 Desember 2013 04:05 WIBpajak atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, dan pendapatan lain yang menjadi hak negara. PowerPoint Presentation. PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan menandatangani LPJ bendahara pengeluaran sebagai bentuk. Bendahara Penerimaan.