uu no 16 tahun 2000. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. uu no 16 tahun 2000

Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. pegawai negeri sipil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: T. 17, LN. UU No. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. SOLUTIONS. pemberitahuan dan pencatatan 6. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 31/2000. PERUMUSAN ISTILAH. Undang-undang (UU) No. 4043, LL SETNEG :. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan f Terminologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 (UU/2000/27) (2000) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. asas, sifat, dan tujuan 3. Republik Indonesia Tahun 1945; d. UU No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. close menu Bahasa. Kemudian pihak yang bersangkutan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 50. Hak Cipta: Attribution Non-Commercial (BY-NC) Format Tersedia. 159, TLN No. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut Undang-Undang, 16 TAHUN 2000. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Status: Hanya untuk pelanggan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 17 Tahun 2009 “PP PENGGANTI UU” UU No. CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG. RAHASIA DAGANG UU NO. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 18 Th. Pasal 16. UU No. ABSTRAK PERATURAN. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2000. 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. 16 Tahun 2013; UU No. UU No. undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan ilo convention no. 16: Tahun: 2000: Tentang: PERUBAHAN KEDUA UU 6-1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya. 2000/ No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008. ayat 3 : Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut. 17 Tahun 1997. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 17 Tahun 2000;. Undang-undang (UU) tentang Perubahan. (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapatUndang-undang (UU) No. 16 Tahun 2016. b. No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang (UU) NO. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984). Undang-undang Nomor 6 Tahun. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Keterangan. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 185 . 53, LL SETNEG : 7 HLM. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan. 50 Tahun 1999. HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG 4. 745 Peraturan; Pencarian Spesifik. 3965, LL SETNEG : 4 HLM. Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. METADATA PERATURAN. 2. Undang-undang (UU) NO. Dalam Pasal 18 UU KUP No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. UU 17 2000. Unduh sekarang. 2009/ No. Tipe Dokumen. 112, TLN NO. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanj ian Internasional; PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATION FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE; CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai. Undang-undang (UU) NO. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. 16 Tahun 2000, telah diubah terakhir dengan ; -UU No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Mengingat : 1. 1. ABSTRAK: CATATAN:. Jenis. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; f. 2002. 3. pdf. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Nomor. Salah satu bentuk koordinasi penyelenggaraan statistik ini adalah melalui “Rekomendasi Kegiatan Statistik”. 16, LN. 16 Tahun 2001 Yayasan DETAIL PERATURAN Abstrak. 46 TLN NO. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah mengalami beberapa kali perubahan dengan UU. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 16 Tahun 2000 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); c. Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa usulan DPR tersebut didasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat yang locus dan tempus delictinya terjadi sebelum diundangkannya. keuangan dan harta kekayaan 9. pada tanggal 24 Oktober 2016. 18 Tahun 1997. Padahal, ada masalah perkawinan yang sudah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 10. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 Un dang - Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja. 2003/NO. BAGIKAN. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. / Instrumen HAM Nasional / Tematik HAM / UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Judul. Angka 3 Pasal 23 Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah antara lain Undang undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penagihan Pajak Negara. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN. 2000/ No. 2000 No. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. 16, LN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886). ketentuan umum 2. 77, TLN NO. id. TENTANG. 2001/ No. PENGUMUMAN NOMOR PENG-02/PJ. Peraturan Perundang-undangan. 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 1994, Undang-Undang No. Unduh: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KONVENSI ILO NO. 1. 000 untuk SPT Tahunan, dan Rp 1 juta bagi Badan. Laoly pada tanggal 22 November 2017 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Uu 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan. 3987, LL SETNEG : 20 HLM. 2000/ No. edu no longer supports Internet Explorer. 11 Th. NOMOR 16 TAHUN 2009. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 16 (1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian. perlindungan hak berorganisasi 8. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Mengubah :Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (UU/1999/39) (1999)tentang Hak Asasi Manusia. 8/2005. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan. Peraturan Perundang-undangan. UMUM : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. UU No. Kamis, 02 April 2020. Undang-undang (UU) NO. Dokumen :UU No. 246, TLN NO. 28, LN. Bentuk. 211, TLN NO. Rev3) 4. Peraturan Perundang-undangan. AD Premier 9th floor, Jl. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Pengertian Pajak Secara Hukum Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Persetujuan Fasilitasi Perdagangan termasuk perubahan dalam struktur Persetujuan WTO dan sesuai ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Protokol dimaksud dengan Undang. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. ; Mengingat : 1. Peraturan Perundang-undangan. NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang. nom,or 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang . 18. pdf. 81, TLN NO. 2000/ No. Undang-undang (UU) No. Pengadilan Hak Asasi Manusia - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 2000. 28 TAHUN 2007 sebagaimana undang – undang tentang perubahan ketiga atas UU NO. Tipe Dokumen. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; b. 2000. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang (UU) NO. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi. Undang-undang (UU) No. Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia. -undang bagi pengesahan suatu perjanjian internasional perlu memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Rev2) 3. Perubahan undang-undang ini didasari oleh beberapa hal yang berkaitan dengan perbaikan dalam pelaksanaan undang-undang ini yaitu lebih memberikan kesejajaran dalam keadilan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dan yang lebih. pdf. 6, LN. NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 16 Tahun 2000 serta Peraturan Menteri Keuangan No. Undang-undang (UU) No. PUTUSAN Nomor 5/PUU-IX/2011. Surat. Ketentuan Pasal 1. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yangUndang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran. Status Regulasi.